Milik Siapa Hasil Tes Kesehatan Pelamar Kerja & Pegawai?
Billy N. <billy@Hukum-Kesehatan.web.id>

Diterima & berhenti bekerja merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia ketenagakerjaan. Sebagian besar mahasiswa yang baru lulus kuliah pun bercita-cita untuk bekerja, menjadi pegawai di berbagai perusahaan.
Tes kesehatan adalah hal yang lazim ada dalam rangkaian saringan masuk sebagai pegawai. Banyak pelamar kerja kecewa karena mereka tidak dapat bekerja di suatu perusahaan karena dinyatakan tidak lulus tes kesehatan. Tentunya, banyak dari pelamar tersebut yang bingung karena mereka merasa dirinya sehat, tetapi mereka tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi masalah sehingga mereka gagal dalam tes kesehatan, karena baik secara lisan maupun tertulis, mereka tidak pernah diberikan hasil tes kesehatan tersebut.
Dari sekian banyak pelamar kerja yang gagal dalam tes kesehatan, pasti banyak yang mencoba untuk meminta keterangan lisan atau salinan hasil tes tersebut ke tempat mereka menjalani tes kesehatan atau ke perusahaan tempat mereka melamar kerja, namun dengan alasan “rahasia” atau “hasil milik perusahaan”, tidak satu pun dari para pelamar kerja mendapatkan hasil tes kesehatannya.
Memang, pihak perusahaan memiliki otonomi untuk memilih siapa saja yang dapat bekerja di perusahaan mereka, tetapi, hal ini menimbulkan pertanyaan: milik siapa hasil tes kesehatan pelamar kerja? Apakah milik perusahaan yang membayar biaya tes? Atau milik pelamar kerja?
Secara formal, hasil tes kesehatan adalah tergolong sebagai rekam medik. Menurut UU no.29/2004 (tentang praktik kedokteran) ataupun Permenkes 269/2008 (tentang rekam medik), semua berkas pemeriksaan atau pelayanan kepada pasien di sarana kesehatan adalah rekam medik, & isi rekam medik adalah milik pasien, dalam hal ini adalah pelamar kerja.
Alasan bahwa perusahaan yang membayar biaya tes kesehatan tersebut sehingga berhak atas hasil tes kesehatan adalah alasan yang tidak tepat, karena pembayaran adalah urusan administratif. Selain itu, hasil tes kesehatan juga bukan sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Sehingga, siapapun yang membayar biaya tes, hasil tes kesehatan tetap milik pelamar kerja.
Hasil tes kesehatan pun tidak boleh dirahasiakan dari pelamar kerja, karena yang diperiksa adalah fisik & mental mereka, sampel tes kesehatan pun diambil/bersumber dari tubuh mereka. Sehingga, pelamar kerja sebagai pemilik obyek yang di-tes, berhak untuk mengetahui hasil tes kesehatannya.
Di Permenkes 269/2008 juga telah diatur bahwa isi rekam medik hanya dapat dipaparkan ke pihak lain oleh dokter yang merawat pasien (pelamar kerja) dengan izin tertulis dari pasien (pelamar kerja). Sehingga, jika pihak perusahaan/instansi hendak meminta hasil tes dari para pelamar kerja ke pihak pemeriksa kesehatan, harus ada surat izin tertulis dari pemiliknya, yaitu para pelamar kerja.
Hal ini juga berlaku untuk para pelamar kerja yang kelak diterima bekerja sebagai pegawai. Hasil tes kesehatan rutin pegawai juga merupakan rekam medik yang tunduk pada UU no.29/2004 & Permenkes 269/2008, sehingga tetap menjadi milik pegawai & harus diserahkan ke pegawai. Jika perusahaan hendak mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, harus mendapat izin tertulis dari pegawai.
Jika ada perjanjian/kontrak kerja yang bertentangan dengan kedua peraturan perundangan tersebut, misalnya klausul bahwa pelamar kerja & pegawai tidak berhak mengetahui hasil tes kesehatannya karena biaya pemeriksaan dibayar oleh perusahaan atau pelamar kerja & pegawai mengalihkan kepemilikan hasil tes kesehatannya pada perusahaan, dapat dinyatakan batal demi hukum karena perjanjian/kontrak telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Hal ini harus diperhatikan oleh pihak perusahaan untuk tidak memuat klausul yang bertentangan dengan hukum dalam kontrak/perjanjian kerja.
Dengan diberikannya hasil tes kesehatan pada para pelamar kerja & pegawai, jika mereka memang benar-benar tidak layak untuk bekerja karena ada suatu penyakit, tentunya mereka dapat berobat sehingga mereka dapat sembuh & layak untuk bekerja. Perusahaan pun tidak dapat berlindung di balik hasil tes kesehatan yang dirahasiakan, dengan menyatakan “tidak lolos tes kesehatan” setiap kali tidak meloloskan para pelamar kerja atau memberhentikan pegawai.
Dapat disimpulkan bahwa hasil tes pelamar kerja & pegawai adalah milik para pelamar kerja & pegawai tersebut, terlepas dari siapapun yang membayar biaya tes kesehatannya. Perusahaan harus mendapat izin tertulis dari pelamar kerja & pegawai untuk memperoleh hasil tes kesehatan.

Dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut, dapat disarankan:
– Bagi pelamar kerja & pegawai: Selalu meminta salinan lengkap hasil tes kesehatan karena itu adalah hak Anda.
– Bagi pihak perusahaan: Hasil tes kesehatan pelamar kerja & pegawai adalah milik pelamar kerja, sehingga mintalah izin tertulis dari para pelamar kerja & pegawai untuk mendapatkan hasil tes kesehatan. Jangan cantumkan klausul yang bertentangan hukum dalam kontrak/perjanjian kerja dengan pegawai.
– Bagi pengelola sarana kesehatan: Pihak perusahaan harus melampirkan izin tertulis dari pelamar kerja & pegawai untuk memperoleh hasil tes kesehatan. Memberikan hasil tes kesehatan pelamar kerja & pegawai pada perusahaan tanpa izin tertulis dari para pelamar kerja & pegawai adalah pelanggaran administratif (menurut UU no.29/2004 & Permenkes 269/2008) & pidana (pasal 322 KUHP). Salinan lengkap dari hasil tes kesehatan juga harus diberikan pada para pelamar kerja & pegawai karena itu merupakan hak dari para pelamar kerja & pegawai.
(c)Hukum-Kesehatan.web.id

About these ads